Ada apa kades Mepar tak di angarkan pemasangan solarsel, tapi paksakan kehendak hutang dengan pihak ke 3 -->

Iklan Semua Halaman

Ada apa kades Mepar tak di angarkan pemasangan solarsel, tapi paksakan kehendak hutang dengan pihak ke 3

Friday, January 1, 2021

 


PORTALBUANA.COM, LINGGA. 2/1/2021 timbul pertanyaan kebijakan oknum kades Mepar kecamatan lingga pasal nya anggaran untuk melakukan pemasangan PJU solarsel/ tenaga matahari tidak dianggarkan di APBDes tahun angaran 2020 tapi memaksakan kehendak  sendiri dengan membuat keputusan memberanikan diri melakukan hutang kepada pihak ke tiga,  

Hal tersebut belum sangat mendesak karena pasca covid 19 mulai dari pemerintah pusat sampai ke kabupaten termasuk desa lebih fokus peningkatan ekonomi pasca covid, lucu nya lagi pulau Mepar yang sudah di aliri listrik PLN itu kok di pasang lampu tenaga Surya kenapa tak di pasang PJU jenis AC yang harga relatif jauh lebih murah biasa nya satu paket PJU di patok dengan harga mulai dari 18 juta sampai 28 juta, PJU jenis AC yang mengunakan listrik itu hanya berkisaran 2 sampai 3 juta. 



Salah satu masyarakat desa Mepar yang enggan nama nya disebutkan saat dikonfirmasi 01/01/2021 sangat sayangkan ini menurut Aa nama samaran hal ini bukan jadi prioritas dari dana desa dan tak ada RPJS tapi masih dipaksakan nampak kali jiwa nya gak mementing kan masyarakat, padahal Mepar termasuk daerah wisata harusnya kades lobi dinas pariwisata untuk melakukan pembangunan PJU demi menarik minat pengunjung bukan memaksakan diri sampai berhutang ke pihak ketiga mau menang sendiri aja pak kades kami ni."Ungkap salah seorang masyarakat

Padahal pemasangan PJU tenaga Surya tu mahal sampai 25 juta per unit, 6 unit udah 150 jt begitu lah kira estimasi biaya nya kenapa gak pasang yang pakai tenaga listrik aja lebih murah kalau 3 juta satu unit baru 18 juta, kalau emang mau bangun kampung.

Bukan itu aja bang temuan BPK terkait anggaran APBDS 2018 tak tau sudah dipulangkan apa belum sampai hari ini kami minta bantu lah sama bang usut Masalah ini kami sayang kampung kami bang"tutup nya dengan nada kesal



Kandar ketua BPD desa mepar saat dihubungi portal buana 01/01/2021 membenarkan hal tersebut, ya bang itu emang benar sudah terpasang, kades pun Tanpa koordinasi, secara aturan itu tidak diperbolehkan saya selaku BPD tugas dan fungsi sebagai pengawas dan kebijakan sayangkan hal ini . 


Tapi kali pandangan kami dari BPD itu bukan menggunakan dana belanja desa karena kami tak pernah mensahkan itu bisa kita katakan hal tersebut hutang pribadi kepala desa.


Terakhir saya tambahkan, desa Mepar harus menganggarkan perawatan seperti kWh benteng, pulsa nya masak saya tukang beli dan kita pasca covid seharus nya lebih fokus terhadap pemulihan ekonomi kalau lebih lanjut abg mukin bisa hubungi camat atau inspektorat dan pendamping desa" tutup ketua BPD