Diduga langgar kode etik, Ormas bidik dan galaksi kepri akan laporkan bawaslu lingga ke DKPP -->

Iklan Semua Halaman

Diduga langgar kode etik, Ormas bidik dan galaksi kepri akan laporkan bawaslu lingga ke DKPP

Sunday, December 13, 2020

PORTALBUANA.COM, DAEK LINGGA,  14/12/2020 pesta demokrasi pilkada serentak baru saja usai terkhusus kabupaten lingga bunda tanah Melayu kerja keras pihak TNI, POLRI, KPUD, Bawaslu dan seluruh masyarakat kabupaten lingga tapi sayang nya kinerja bawaslu kabupaten  lingga di pertanyakan bukan tanpa alasan hal ini terlihat kejanggalan kejanggalan penanganan pelanggaran pemilu, Ormas bidik sayangkan kinerja bawaslu, dan LSM galaksi sayangkan kinerja Gakkumdu 



Zulkipli ketua LSM galaksi propinsi Kepri angkat bicara "yaa kita sebagai sosial control melihat masih lemah kinerja baik bawaslu maupun gakumdu banyak temuan di lapangan yang tak tertangani dengan baik.


Mulai pembagian sembako, ASN berpolitik, oknum camat berpolitik, PTT honor bahkan pengelembungan suara hal ini jadi perhatian kami, di tambah perolehan suara tak jauh beda tutup Zul dengan nada emosi.



Mukhsin divisi investigasi ormas bidik propinsi Kepri saat di hubungi  media portal buana 14/12/2020 " Saya , di depan mata kepala saya lagi hal ini terjadi tapi apakah daya aturan ini rancu, sebenarnya kepercayaan saya kepada bawaslu lingga sudah tidak ada lagi pasal nya pada pileg 2019 kemaren kami juga laporkan dugaan money politik saksi lengkap bukti ada tapi saat kita laporkan malah jawaban bawaslu pada saat itu tak cukup bukti seharusnya bawaslu bekerja dengan baik mencari bukti karena Mereka di gaji untuk mengawasi terjadinya pelanggaran pemilu mereka harus cari bukti bukti bukan nya duduk di kantor dan gunakan fasilitas negara saja maka itu dari rapat terbatas DPD bidik ketua kami metio sandi tegaskan kepada saya dan divisi hukum agar buat laporan ke DKPP karena bawaslu sudah melanggar kode etik sangsi nya pemecatan.


Itu di atur oleh peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum ( DKPPU) no 2 tahun 2017 tertera pada pasal 22 ayat satu sangsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 poin a, teguran tertulis, b pemberhentian sementara pemberhentian tetap setiap apa yang di maksud ini jadi acuan kita saya selaku kader ormas harus patuh terhadap perintah organisasi sesuai AD/ART" tutup Mukhsin kepada awak media (***)